KALTIMOKE, BONTANG – Upaya Pemerintah pusat untuk menahan lajunya inflasi akibat penyesuaian harga BBM adalah dengan Mewajibkan pemerintah daerah untuk merefocusing dua persen dari APBD tahun 2022 untuk anggaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Perihal tersebut Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Bakhtiar Wakkang (BW) menanyakan kesiapan pemerintah dalam merefocusing anggaran tersebut.
“ Bagaimana kesiapan pemerintah kota dalam menyambut amanah dari kementerian ke pemerintah daerah agar melakukan refocusing di APBD perubahan ini untuk memberikan bantuan kepada yang terdampak karena kurangnya subsidi BBM. ,” kata BW dalam rapat paripurna di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (13/09/2022).
Tidak hanya itu, refocusing dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat diharapkannya (BW) tepat sasaran.
“ Saya menerima banyak keluhan terkait penyaluran BLT BBM kemarin. banyak yang tidak tepat sasaran,”terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang Basri Rase menerangkan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat terkait refocusing 2 persen APBD tersebut.
“ Kami sudah melakukan pembahasan akan hal ini yang di tangani Sekda sendiri pagi tadi. Kita siap memberikan 2 persen perubahan ini untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati mengkonfirmasi bahwa anggaran tersebut akan diambil dari pangkasan beberapa program kemudian akan ditambah dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) ketika belum mencapai 2 persen.
“ Anggaran tersebut akan diwujudkan melalui beberapa bantuan termasuk ke para nelayan, yang terpenting bagaimana masyarakat kita bisa bangkit dengan bantuan yang disalurkan,”harapnya.
Namun kata dia, untuk jenis penyaluran BLT sendiri masih dalam tahap pembahasan
” Apakah dalam bentuk uang tunai atau sembako nantinya,”tandasnya.
