BONTANG, KALTIMOKE – Pembahasan Perubahan APBD Bontang 2018 terus bergulir. Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase memastikan, pandangan fraksi akan diakomodasi dalam Perubahan APBD yang tengah dibahas.
Antara lain, seperti disampaikan Basri Rase pada rapat yang digelar di Sekretariat DPRD Bontang, Senin, 17 September 2018. Menurut dia, Pemerintah Kota Bontang telah memberi perhatian besar terhadap TPI Tanjung Limau. Bukan hanya sebagai salah satu pendukung Visi Kota Bontang sebagai Kota Maritim, tetapi untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat ke depan.
Akan tetapi, lanjut mantan anggota DPRD Bontang ini, terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengalihkan kewenangan pengelolaan Pelabuhan TPI Tanjung Limau ke Pemerintah Provinsi Kaltim. Hanya pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk menindaklanjuti regulasi tersebut, kata Basri Rase, maka proses administrasi pengalihan aset TPl Tanjung Limau ke Pemerintah Provinsi Kaltim dijadwalkan September 2018. Adapun pembangunan fasilitas Fisik sebagaimana yang tertera dalam Rencana lnduk Pangkalan Pendaratan lkan TPI Tanjung Limau serta pengelolaannya akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kaltim termasuk tempat Pelelangan ikan yang menjadi kewenangan Kota Bontang.
Basri juga menjawab usulan Fraksi Partai NasDem agar Pemerintah Kota Bontang segera menentukan tiga destinasi wisata melalui Keputusan Wali Kota Bontang. Hal ini sebagai persyaratan agar dapat dibentuk Dinas Pariwisata.
“Ini akan menjadi perhatian dan akan dikaji lebih lanjut agar kebijakan yang akan ditetapkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” janjinya.
Basri juga merespons permintaan perbaikan beberapa lampu penerangan jalan pada sejumlah ruas jalan. “Kita segera tindak lanjuti melalui Dinas terkait dan memastikan bahwa hal tersebut telah menjadi usulan prioritas dalam Perubahan APBD 2018,” jelasnya.
“Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut telah menjadi pertimbangan dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rancangan APBD Tahun 2018 ini,” imbuh mantan anggota Komisi III DPRD Bontang ini. (el/adv)
