KALTIMOKE, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Rabu pagi (3/9/2025). Acara berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Sekretariat Daerah Kota Bontang.
Kegiatan ini digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang sebagai bagian dari kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka evaluasi keterbukaan informasi publik di daerah.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Informasi Kaltim Imran Duse, Kepala Diskominfo Bontang Anwar Sadat, para kepala OPD, camat, dan lurah selaku Ketua PPID Pelaksana di lingkungan Pemkot Bontang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Neni mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah.
“Setiap program dan kegiatan Pemkot harus dipublikasikan agar masyarakat tahu manfaat dari APBD,” ujar Neni.
Ia menyebut Pemkot Bontang memiliki dasar hukum yang jelas, seperti Perda Nomor 6 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 53 Tahun 2014 tentang pelayanan informasi publik.
Diskominfo sebagai PPID utama juga aktif membina PPID di perangkat daerah dan kelurahan. Selain itu, Pemkot rutin mengadakan lomba PPID, evaluasi keterbukaan informasi, dan malam penganugerahan PPID terbaik dengan melibatkan Komisi Informasi Kaltim.
Pemkot Bontang berkomitmen menyediakan layanan informasi yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
Portal PPID Bontang kini menyediakan formulir permohonan dan keberatan informasi secara online. Selain itu, fasilitas seperti huruf braille, jalur landai, kursi roda, parkir khusus, dan alat bantu dengar juga disiapkan.
Pemkot juga terus mengembangkan layanan digital seperti portal data.bontangkota.go.id, media sosial resmi OPD, CCTV publik, dan wifi gratis di 717 titik untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
Ketua Komisi Informasi Kaltim, Imran Duse, memberikan apresiasi atas upaya Pemkot Bontang. Ia menyebut nilai keterbukaan informasi Pemkot Bontang sudah sangat baik, bahkan berpotensi meraih nilai sempurna.
“Bontang selalu masuk tiga besar di Kaltim. Kota ini pantas disebut sebagai Kota Keterbukaan Informasi Publik,” kata Imran.
Ia juga menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk melawan hoaks dan mencegah konflik sosial. “Bontang sudah melampaui standar, bahkan sudah memberikan pelatihan bahasa isyarat untuk disabilitas,” tambahnya.
Di akhir acara, Wali Kota Neni mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Kaltim atas kunjungan dan dukungannya. Kemudian Acara ditutup dengan penyerahan cenderamata khas Kota Bontang kepada Ketua Komisi Informasi Kaltim dan foto bersama seluruh peserta.
