KALTIMOKE, BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menggelar Ramah Tamah dan Silaturahmi Pemerintah Kota Bontang bersama para Ketua RT dari Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Gunung Telihan, Minggu malam (4/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Acara silaturahmi ini dihadiri Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang Akhmad Suharto, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta puluhan Ketua RT dari tiga kelurahan tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan kebersamaan yang terus terjalin antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya silaturahmi sebagai fondasi dalam membangun Kota Bontang secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan memperkuat kebersamaan dalam membangun Kota Bontang,” ujar Neni Moerniaeni.
Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan tujuh program unggulan daerah yang mencakup 121 kegiatan strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025–2029. Meski demikian, ia mengakui kondisi ekonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan.
“Pertumbuhan ekonomi kita menghadapi tantangan dan kemampuan APBD terbatas. Karena itu, kita harus bergerak bersama agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh secara positif,” jelasnya.
Terkait kesejahteraan Ketua RT, Wali Kota menegaskan bahwa insentif Ketua RT di Kota Bontang termasuk yang tertinggi di Indonesia. Namun, insentif tersebut bukan semata-mata bantuan finansial, melainkan instrumen untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.
“Insentif RT bukan hanya soal uang, tetapi alat untuk mendorong perubahan. Harus ada tanggung jawab, seperti mendukung penurunan stunting, imunisasi, dan kunjungan kesehatan warga,” tegasnya.
Isu stunting dan kesehatan keluarga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Wali Kota menyebutkan bahwa angka stunting di Bontang telah mengalami penurunan, namun upaya pencegahan dan pengendalian harus terus diperkuat melalui peran aktif RT, kader Posyandu, dan keluarga.
Selain itu, persoalan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah juga menjadi sorotan, khususnya di wilayah pesisir dan permukiman warga.
“Sampah itu tanggung jawab kita sendiri. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Kalau ini terus terjadi, nanti laut kita lebih banyak sampah daripada ikan,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi warga terkait kebutuhan makam muslim, fasilitas Posyandu, pembaruan data kependudukan, serta infrastruktur lingkungan, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh usulan akan dibahas sesuai kewenangan pemerintah daerah, ketersediaan lahan, dan kemampuan anggaran, serta dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat.
“Perubahan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kepemimpinan adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh lelah bergerak meskipun capek, demi masa depan anak-anak dan generasi Bontang,” tutupnya.
Secara umum, aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi penyediaan lahan makam muslim, pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas Posyandu, penerangan jalan lingkungan, penanganan banjir, serta penertiban dan pemutakhiran data kependudukan. Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh program pembangunan secara disiplin, transparan, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
