KALTIMOKE, BONTANG – Dewan Pers bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang menggelar diskusi bersama jurnalis se-Kota Bontang, Kamis (31/7/2025). Kegiatan berlangsung di Café Bontang Nusantara dengan tema “Pendataan untuk Media Terpercaya”.
Kegiatan ini dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kebijakan Dewan Pers, terutama soal pentingnya verifikasi media.
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, mengatakan bahwa verifikasi media penting agar media bisa tetap berjalan sesuai aturan.
“Hampir semua daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan standar kerja sama media. Kami harap media di Bontang juga ikut memverifikasi diri,” kata Yogi.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Pers bersifat pasif. Artinya, media harus datang sendiri untuk diverifikasi.
“Kami tidak bisa mendatangi media satu per satu. Silakan ambil haknya dan ajukan verifikasi. Memang butuh usaha, tapi pasti bisa,” ujarnya.
Yogi juga menyebut bahwa kebanyakan media lokal di Bontang lahir dari individu jurnalis yang kemudian berkembang jadi perusahaan media. Namun, banyak yang hanya fokus ke produk berita, belum ke pengelolaan perusahaan.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi media lokal. Tujuannya agar manajemen perusahaan bisa lebih profesional dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, yang mewakili Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, menyambut baik kegiatan ini.
Menurutnya, media berperan penting dalam membangun Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju.
“Media, khususnya televisi lokal, bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi mitra strategis pemerintah,” ucap Aji.
Ia menambahkan, media yang terpercaya akan mendukung pemerintahan yang transparan, inovatif, dan akuntabel.
“Saya berharap dari forum ini muncul ide-ide cemerlang untuk memperkuat ekosistem media yang sehat dan kredibel,” tambahnya.
Kepala Diskominfo Bontang, Anwar Saadat, menyatakan kedepannya semua media yang bekerja sama dengan pemerintah wajib terverifikasi Dewan Pers.
“Kami sudah bantu dari segi peningkatan SDM menyelenggarakan UKW. Bahkan, nanti kami siap mendampingi media yang belum verifikasi,” katanya.
Anwar juga menyebut setelah pihak nya berdiskusi, Dewan Pers setuju untuk mengirim tim yang akan membimbing proses verifikasi media lokal di Bontang.
Ia mengingatkan, dasar hukum kerja sama media dengan pemerintah harus jelas. Saat ini, aturan yang digunakan masih Perwali lama. Ke depan, perlu disesuaikan dengan Pergub baru agar tidak ada media yang tertinggal.
“Kami ingin semua media di Bontang bisa terlibat aktif membangun kota ini,” tutupnya.(Adv).
