KALTIMOKE, BONTANG – Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti Resto Bontang Nusantara pada Sabtu (24/5/2025), saat berlangsungnya kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang diprakarsai oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, SH.
Kegiatan ini mengangkat tema “Prioritas Kebijakan Publik”, acara ini menjadi ruang diskusi strategis dengan menghadirkan warga kota bontang yang di dominasi ibu-ibu.
“Kegiatan ini bertujuan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses kebijakan,” ujarnya saat di sambangi awak media.
Ia juga tekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya milik pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat sipil, LSM, hingga organisasi internasional.
“Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu, karena kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari dan masa depan kita,” timpalnya.
Kegiatan ini juga membahas beragam tahapan kebijakan publik. mulai dari identifikasi masalah, perumusan, pengesahan, hingga evaluasi yang semuanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai tujuan pemerintahan yang efektif.
Turut hadir sebagai narasumber, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam yang menyoroti pentingnya pemahaman warga bontang terhadap prioritas kebijakan lokal.
“Kita berharap seluruh peserta memahami bahwa setiap pemerintah punya program yang ingin dicapai. Seperti di Kota Bontang, ketika pemerintah baru mengeluarkan kebijakan publik seperti sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG), atau bank sampah itu menjadi prioritas baru yang harus dipahami masyarakat,”tegasnya.
Beberapa contoh kebijakan nasional yang dibahas antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi BBM, sementara untuk Kalimantan Timur, program unggulan Gubernurnya gratis pol
Melalui kegiatan ini, Faiz juga berharap muncul sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Sebab, kebijakan publik yang tepat tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh,”tutup Faiz.
