Laporan : Saparta Abdullah
BONTANG, KALTIMOKE — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menjawab pandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang sebelumnya disampaikan Ketua Fraksi Muhammad Daniel. Pandangan umum itu terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018.
Tanggapan ini disampaikan Neni dalam Rapat Kerja (Raker) DPRD Kota Bontang yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Bontang, Selasa 18 Juni 2019.
Terhadap pandangan terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum optimal disebabkan oleh perencanaan yang kurang akurat dan menurunnya kinerja aparatur.
“Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian dan bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningktan kinerja pelaksanaan-pelaksanaan program kegiatan pembangunan tahun 2019 dan tahun selanjutnya,” kata Neni.
Mengenai saran agar perencanaan program kegiatan disusun dengan indikator kinerja yang sesuai dengan rencana alokasi anggaran yang diusulkan, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih optimal.
“Kami tegaskan bahwa hal tersebut telah menjadi prinsip dasar yang diacu dalam penyusunan perencanaan dan penggaran. Bahwa masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang realisasinya belum sesuai harapan akan menjadi bahan koreksi dan akan segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja anggaran dan pembangunan,” tegasnya.
”Terkait permintaan perbaikan pengelolaan asset, menurut Neni, hal tersebut telah ditindaklanjuti melalui penyusunan regulasi pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2019, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengaman dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan pengawasan serta pengendalian aset Pemerintah Kota Bontang.
“Selain proses penyusunan regulasi, dilaksanakan juga proses integrasi SIM-Aset dan SIM-Persediaan dengan e-Finance yang merupakan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah, besar harapan laporan keuangan dapat menyajikan aset secara real time dan sesuai SAP,” ujarnya. (**/adv)
