BONTANG, KALTIMOKE — Lambat tapi pasti, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang mulai meningkat. Penurunan drastis pada awal-awal pemerintahan Wali Kota Bontang, Hj Neni Moerniaeni pelan-pelan mulai pulih. Meski demikian, DPRD mengingatkan, peningkatan ini tak boleh mengabaikan prioritas.
Juru Bicara Fraksi Hanura Perjuangan, Arif mengingatkan soal prioritas ini. Peringatan kepada pemkot disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Hanura Perjuangan. Selasa, 27 November 2018, DPRD Bontang memang menggelar paripurna untuk penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bontang.
Peningkatan APBD ini terjadi setelah adanya peningkatan pendapatan. Awalnya, APBD Bontang 2019 direncanakan Rp1,1 triliun. Akan tetapi, dalam perjalanannya meningkat menjadi Rp1,3 triliun.
“Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan asli daerah yang semula diestimasi Rp164 miliar ternyata menjadi Rp169 miliar. Begitu juga meningkatnya dana perimbangan yang semula diestimasi Rp811 miliar ternyata menjadi Rp958 miliar,” urai Arif.
Peningkatan juga terjadi pada pendapatan lain-Iain yang sah. Semula hanya ditargetkan Rp150 miliar ternyata meningkat menjadi Rp174 miliar.
Pada sisi Belanja Daerah, lanjut legislator Partai Hanura ini, juga meningkat dari perencanaan semula Rp1,2 triliun Iebih, menjadi Rp1,4 triliun Iebih. Peningkatan disebabkan belanja tidak langsung juga meningkat. Semula direncanakan Rp413 M menjadi Rp463 M Iebih. Belanja Langsung juga meningkat. Semula hanya Rp813 M meningkat menjadi Rp939 M
Sehubungan dengan kenaikan tersebut, Fraksi Hanura Perjuangan meminta Pemerintah Kota Bontang untuk tetap memperhatikan skala prioritas. “Pemkot harus fokus pada program-program prioritas pada tahun berjalan serta kegiatan yang sifatnya mendesak, mengingat kapasitas anggaran yang relatif terbatas,” jelasnya. (el/adv)
