KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama DPRD Kota Bontang sepakat menetapkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD tahun 2026.
Kesepakatan ini ditandai dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Taman 3D, Jalan Awang Long, Jumat (15/8/2025). Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni hadir langsung dan menandatangani dokumen bersama Ketua DPRD.
Rapat ini dibuka oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, setelah dinyatakan kuorum dengan kehadiran 19 anggota dewan. Hadir juga Wakil Wali Kota Agus Haris, Wakil Ketua DPRD I Sitti Yara, Wakil Ketua II Maming, pejabat daerah, tokoh masyarakat, perwakilan instansi, dan perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, dibacakan pula nota kesepakatan penganggaran untuk program tahun jamak (multi years). Salah satunya adalah pembangunan folder di Tanjung Laut dan Bontang Kuala untuk mengatasi banjir.
Menurut data KUA-PPAS, pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp2,67 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,87 triliun. Untuk menutup selisih anggaran, Pemkot merencanakan pembiayaan sebesar Rp200 miliar.
Wali Kota Neni menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan DPRD. Ia berharap anggaran tahun depan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Ini untuk aspirasi rakyat. Sehingga, APBD 2026 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan dokumen KUA dan PPAS dilakukan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dasarnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan aturan keuangan yang berlaku.
Kesepakatan ini menunjukkan bahwa arah pembangunan Bontang tetap fokus pada efisiensi anggaran, perbaikan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan warga, terutama di bidang pelayanan publik dan penanganan masalah kota khususnya banjir.
Rapat paripurna ditutup secara resmi setelah penandatanganan dokumen. Semua pihak berharap, APBD 2026 bisa dijalankan sesuai rencana dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bontang.(*)
