KALTIMOKE, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memberikan apresiasi tinggi kepada civitas akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) atas kontribusinya dalam kegiatan Ceramah Ilmiah dan Edukasi Kesehatan yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unhas, dengan fokus utama pada edukasi dan pencegahan stunting.
Dalam sambutannya, Neni menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Kehadiran para ahli dan praktisi dari Unhas merupakan bukti nyata sinergi antarlembaga dalam mewujudkan generasi unggul,” ujar Neni.
Lebih lanjut, Neni memaparkan bahwa angka stunting di Kota Bontang menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Bontang turun 6,7 persen menjadi 20,7 persen pada 2024. Bahkan berdasarkan hasil timbang serentak per Mei 2025, prevalensi stunting berada di angka 17,44 persen.
“Stunting bukan hanya isu gizi, tapi juga menyangkut masa depan bangsa. Pencegahannya harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi,” tegas Neni.
Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kerja pemerintah saja tidak cukup. Ia mengajak semua pihak yakni, tenaga kesehatan, dunia usaha, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk menjadikan pencegahan stunting sebagai gerakan bersama.
“Seminar ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor. Mari kita jadikan penanganan stunting sebagai legacy bersama untuk anak-anak Bontang dan Indonesia,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli, antara lain Prof. Dr. dr. Suryani As’ad, M.Sc, Sp.GK(K), Dr. Dachryal Daud, Sp.OG, Dr. Rosmini Nurdin, MARS, dan Dr. dr. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N. Para pakar ini membahas berbagai aspek penting penanganan stunting, mulai dari terapi klinis dan gizi, kesehatan ibu hamil, hingga kebijakan nasional (*)
