KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen memperkuat layanan publik yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kota Bontang, Jl. Awang Long, Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, dan dibuka secara resmi Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris yang menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis menjaring aspirasi masyarakat.
“Forum ini menjadi sarana penting agar masyarakat bisa menyampaikan masukan langsung. Ini sejalan dengan semangat pelayanan publik yang berbasis kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota Bontang yang akrab disapa AH, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, layanan adminduk seperti KTP-el, KK, dan akta kelahiran adalah hak dasar yang tak boleh menjadi beban, tetapi harus menjadi bukti nyata kehadiran negara.
Dalam forum tersebut, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur, Kasmawati, turut menyampaikan data dan capaian kinerja yang menggembirakan dari Disdukcapil Kota Bontang, sekaligus menyampaikan arah perbaikan yang akan dilakukan.
Kasmawati mengungkapkan, berdasarkan data konsolidasi semester I tahun 2025 dari Kemendagri, jumlah penduduk Kota Bontang telah mencapai 193.269 jiwa, meningkat sekitar 2.000 jiwa dari akhir tahun 2024.
Selain itu, Disdukcapil Bontang berhasil meraih nilai 95,58 (Kategori A) dari Ombudsman RI dalam penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik. Kota Bontang pun tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah dengan skor tertinggi secara nasional.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Disdukcapil Bontang pun sangat tinggi, yakni 96,56 poin, mencerminkan penerapan tagline “Cepat, Tepat, Akurat, dan Gratis” yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Bontang tidak hanya menjaga standar, tapi juga mencetak prestasi. Ini seharusnya jadi motivasi untuk terus lebih baik,” jelas Kasmawati.
Meski mencetak banyak prestasi, Kasmawati juga menyoroti perlunya peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang kini masih menghadapi tantangan. Salah satu kendalanya adalah maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Dukcapil, yang kerap meminta data pribadi untuk aktivasi palsu IKD.
“Dukcapil tidak pernah meminta data pribadi melalui telepon atau WhatsApp. Masyarakat diminta waspada dan tidak mudah percaya jika mendapat pesan mencurigakan,” tegasnya.
Untuk tahun 2025, target kinerja Dukcapil Kota Bontang adalah 99,4% perekaman KTP pemula, termasuk lewat program jemput bola ke sekolah-sekolah. Sementara itu, capaian akta kelahiran untuk anak usia 0–18 tahun telah mencapai 99,52%, melampaui target nasional 98%.
IKD sendiri sudah mencapai 80,44%, melebihi target nasional 60%, namun Kasmawati mendorong agar capaian ini bisa digenjot hingga mendekati 100%.
Kasmawati juga menyampaikan, berdasarkan pemantauan Kemenpan-RB, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Bontang mencapai 4,28 (Kategori A-), sementara IPP khusus Disdukcapil Bontang berada di angka 4,27. Selain itu, skor kinerja dari Kemendagri melalui Permendagri Nomor 60 Tahun 2021 mencapai 88,42 poin, menempatkan Bontang sejajar dengan kota-kota besar seperti Balikpapan.
“Kita bisa memantau kinerja Dukcapil ini secara real time melalui dashboard PDAK dari Kemendagri. Kinerja pelayanan bisa dilacak per hari,” tambahnya.
Ia juga mengajak semua peserta forum untuk aktif memberikan masukan konstruktif yang dapat diterjemahkan menjadi standar pelayanan baru yang lebih responsif dan berpihak kepada masyarakat.
“Jangan sampai pelayanan menjadi beban bagi warga. Justru harus jadi wajah nyata dari kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
