KALTIMOKE, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mendorong media lokal untuk segera melakukan verifikasi ke Dewan Pers. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Dewan Pers bersama Wartawan se- Bontang Kamis, (31/7/2025) di Cafe Bontang Nusantara
Kepala Diskominfo Bontang, Anwar Sadat, mengatakan bahwa mengacu pada peraturan gubernur media yang ingin bekerja sama dengan pemerintah harus terverifikasi Dewan Pers.
“Kami siap bantu dari sisi peningkatan perusahaan medianya. Setiap tahun kami juga adakan pertemuan dengan teman-teman media untuk berdiskusi,” ujarnya.
Menurut Anwar, kehadiran perwakilan Dewan Pers di Bontang menjadi momen penting untuk mendorong media lokal segera memverifikasi diri. Ia menyebut Dewan Pers sudah bersedia membantu.
“Saya sudah sampaikan, Perwakilan Dewan Pers sudah memberi lampu hijau. Mereka siap melatih dan membimbing media yang belum terverifikasi. Nanti akan ada tim khusus dari mereka,” jelasnya.
Anwar juga menambahkan bahwa pihaknya akan membantu media dari proses penyusunan berkas hingga pendaftaran verifikasi. Ia ingin semua media di Bontang bisa ikut berkontribusi secara resmi.
“Kita bantu sampai teman – teman bisa terverifikasi. Karena kalau kerja sama dengan pemerintah, syarat hukumnya harus jelas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, mengatakan bahwa verifikasi sangat penting agar media bisa berjalan sesuai aturan.
“Hampir semua daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan standar kerja sama media. Kami harap media di Bontang juga ikut memverifikasi diri,” kata Yogi.
Ia menegaskan bahwa Dewan Pers bersifat pasif. Artinya, media harus datang sendiri untuk mengajukan verifikasi.
“Kami tidak bisa mendatangi media satu per satu. Tapi kami siap membantu. Silakan ajukan sendiri, pasti bisa,” ujarnya.
Yogi juga menjelaskan bahwa banyak media lokal di Bontang awalnya lahir dari individu jurnalis. Namun, banyak yang belum fokus pada pengelolaan perusahaan secara profesional.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah ikut memfasilitasi agar media bisa berkembang dengan manajemen yang lebih baik dan berkelanjutan. (Adv)
