KALTIMOKE, BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris (AH), menanggapi ancaman aksi demo yang dilontarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Hubungan Masyarakat (PHM). Ancaman demo tersebut muncul terkait kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang tetap memperpanjang kontrak 72 tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan).
Menurut PHM, keputusan Pemkot Bontang untuk memperpanjang kontrak honorer ini dinilai sebagai kebijakan yang “tebang pilih”, mengingat masa kerja 72 honorer tersebut yang belum genap dua tahun. Meski begitu, Agus Haris menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan tanpa alasan yang jelas.
“Memang ada alasan yang sangat mendasar mengapa kami tetap mempertahankan mereka. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) ini memiliki tugas yang sangat vital dalam menyelamatkan nyawa dan harta masyarakat, terutama dalam situasi darurat kebakaran dan bencana lainnya,” ujar AH dalam wawancara di Bontang, Rabu (16/7/2025).
Kebijakan ini, kata AH, adalah langkah yang diambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Dia memastikan bahwa tidak ada unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan tersebut, meskipun ada pihak yang menilai kebijakan itu kurang adil.
“Kami sudah melakukan analisis secara menyeluruh. Ternyata, kebutuhan tenaga kerja di Damkar masih kurang, terutama di beberapa pos kelurahan yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan bencana,” tegasnya.
Mengenai ancaman PHM yang akan menggelar aksi demo dalam waktu dekat jika tuntutannya tidak dipenuhi, AH mengakui bahwa itu adalah hak setiap organisasi untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, dia menambahkan bahwa Pemkot Bontang akan tetap menjalankan fungsinya dengan baik, terlepas dari ancaman tersebut.
“Demonstrasi adalah hak mereka, tapi kami akan terus fokus pada tugas utama kami: memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tambahnya
Pemkot Bontang, lanjut AH, akan terus memastikan bahwa semua urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang maksimal, terutama dalam sektor-sektor yang langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
Pernyataan ini muncul di tengah situasi yang memanas terkait kebijakan tenaga honorer di berbagai dinas, yang menjadi isu nasional belakangan ini. Pemerintah kota Bontang pun memastikan bahwa mereka akan tetap menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
