KALTIMOKE, BONTANG – Presiden Ri Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite, Solar dan Pertamax pada tanggal 3 September 2022.
Kenaikan harga tersebut memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang akhirnya melakukan aksi demo diberbagai daerah di indonesia.
Sikap penolakan kenaikan harga BBM tidak hanya disuarakan oleh elemen masyarakat, namun, penolakan tersebut juga di ungkapkan secara tegas oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bontang.
Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bontang (DPRD) Abdul Malik menilai, kenaikan harga BBM saat ini akan menimbulkan efek yang sangat luas serta akan memicu kenaikan harga tarif transportasi baik darat, laut maupun udara.
” Secara otomatis juga akan mempengaruhi harga bahan pangan, sembako hingga bahan bangunan yang otomatis akan naik karena dipengaruhi kenaikan tarif mobilitas barang tersebut baik antar kota, provinsi maupun antar pulau, ” Kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang ini.
Abdul Malik mengakui akan sejalan dengan intruksi Presiden PKS yakni Ahmad Syaikhu yang tertuang dalam surat bernomor 05/D/INP/DPP-PKS/2022 tentang sikap penolakan Partai Keadilan Sejahtera terhadap kenaikan harga BBM.
” Secara prinsip penolakan fraksi PKS DPRD Kota Bontang sejalan dengan instruksi tersebut, ” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya di gedung sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (06/09/2022).
Dia pun menyatakan pemerintah telah salah dalam mengambil keputusan disaat fisik, mental dan sikologis masyarakat sudah dibangun pada hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 2022 dengan motto Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat . Pemerintahan Justru menimbulkan rasa kecewa kemasyarakat.
” Dengan motto tersebut tentu membuat masyarakat lebih optimis. Namun, harapan optimis itu seakan ambruk kembali dengan adanya kenaikan BBM,”terangnya
Abdul Malik mengaku sempat dirinya berkeliling mencari bahan bakar Eceran dan mendapati pedagang bingung untuk menentukan harga jual dagangannya karena imbas dari kenaikan BBM tersebut.
” Ketika pedangang ingin menaikkan harga tentu daya beli masyarakat akan menurun namun ketika tidak dinaikkan tentu akan mengalami kerugian,”tuturnya.
Lebih lanjut dia katakan sikap (PKS) baik ditingkat daerah hingga provinsi secara prinsip menolak kenaikan tersebut dan berharap harga BBM ditinjau kembali.
