Reporter : Tomy Gutama
BONTANG, KALTIMOKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang fasilitasi 7 perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dengan pihak Assosiasi Logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Selasa (9/6/2020) pukul 13.00 WITA.
Dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang, Agus Haris mengatakan pelaksanaan RDP ini merupakan tindak lanjut laporan dari 7 JPT yang bersurat kepada DPRD Kota Bontang terkait ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak ALFI kepada perusahaan JPT tersebut dalam melakukan kegiatan di wilayah pelabuhan loktuan.
Adapun 7 perusahaan yang bersurat ke DPRD Kota Bontang ialah, PT Kaltim Satria Samudera, PT Borneo Etam Samudera, PT Kaltim Adiguna Dermaga, PT Armada Lhoktuan Mandiri, PT Rumoro Jaya Sejahtera, PT Jasa Amanah Bontang, PT Trisula Bumi Jaya.
Juru bicara dari 7 perusahaan tersebut, Andi Bastian mengatakan sebelumnya beberapa teman-teman sebenarnya ingin mengajukan permohonan sebagai keanggotaan ALFI, namun setelah berjalannya waktu kami menemukan beberapa hal yang harus dikonfirmasi sebelumnya, yakni tentang bagaimana proses pendiriannya ALFI Kota Bontang.
Karena proses pendirian ALFI tidak ada satupun memberi konfirmasi kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki izin JPT, untuk kemudian dapat melakukan pemilihan ketua dengan sistem yang demokratis.
“Padahal inikan wadah pengusaha transportasi seharusnya kita diajak untuk bergabung, tetapi ini tidak. Nah inilah yang disoroti teman-teman yang kemudian kami minta mediasi untuk dapat di klarifikasi,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Kaltim, Faisal Tola yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan pemilihan ketua pertama dilakukan melalui penunjukan dengan mengeluarkan surat mandat kepada Firman, dikeluarkan pada tahun 2017. Untuk kemudian jika sudah terbentuk maka selanjutnya baru di masukan JPT yang lainnya.
“Mandat itu kita berikan sampai kemudian cukup untuk forum dan selanjutnya dapat dilakukan musyawarah,” ujarnya.
Menanggapi keterangan ketua DPW ALFI Kaltim, Ketua DPC ALFI Bontang Firman mengatakan alasanya mengapa hingga saat ini belum dilakukan musyawarah Cabang.
Ia mengungkapkan hal itu dikarenakan pada saat dikeluarkan mandat tersebut tidak ada perusahaan yang memegang izin JPT, untuk itu ia menghubungi DPC terdekat di Samarinda melakukan koordinasi agar bisa membuka cabang di Bontang.
“Saya berusaha mencari, bahkan saya ke KSOP minta mencari apakah ada surat izin jasa transportasi terdaftar tetapi tidak ada waktu itu kami cari. Maka dari itu kami berusaha berpikir karena tidak ada dan dengan mandat yang saya terima maka saya koordinasi dengan DPC terdakat yakni Samarinda, apabila tidak memenuhi persyaratan maka Pembina adalah DPC terdekat,” ungkapnya.
“Untuk kelengkapan saya koordinasi dengan ketua ALFI Samarinda, apakah bisa teman-teman JPT di Samarinda anggota ALFI bisa masuk di Bontang untuk membuka Cabang, karena jika JPT saya sendiri nanti dikira monopoli, makanya saya koordinasi dengan JPT terdekat,” tambahnya.
Namun, hingga saat ini Musyawarah Cabang (Muscab) DPC ALFI Bontang belum terlaksana dan masih berlandaskan pada surat mandat yang dikeluarkan oleh DPW ALFI Kaltim.
Suasana rapat sempat tegang, perdebatan menyelimuti proses RDP tersebut. Setelah melalui perdebatan yang panjang, pimpinan Agus Haris menutup rapat dengan mengambil beberapa kesimpulan yakni
ALFI di Bontang Belum ada, mencabut Mandat ALFI yang berikan kemaren, DPW ALFI Kaltim akan mengambil alih kembali untuk memfasilitasi para JPT yang ada, para JPT silahkan berkomunikasi langsung dengan KSOP untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang ada dipelabuhan, segera mungkin 10 JPT yang ada di Kota Bontang untuk merumuskan dan melakukan musyawarah cabang pembentukan ALFI di Kota Bontang.
Jadi yang paling terpenting adalah semua kembali bersatu dan kedepannya bagaimana berkomunikasi langsung dengan DPW Kaltim untuk keberlangsungan ALFI di Kota Bontang tutupnya. (**)
