BONTANG, KALTIMOKE – Dukungan terhadap rencana pembangunan kilang minyak baru atau Grass Root Refinery (GRR) di Kota Bontang terus mengalir. Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Bontang, Etha Rimba Paembonan.
“Kita siap memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Kita ingin, pembangunan kilang minyak di Kota Bontang bukan sekadar sebuah rencana, tapi memang harus direalisasikan,” ujar alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin ini.
Etha mengakui, memang ada sedikit kendala dengan pembangunan kilang minyak tersebut. Terutama terkait Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasalnya, di kawasan pembangunan kilang sedikit bersentuhan dengan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, PT Pupuk Kaltim menginginkan kawasan tersebut untuk permukiman.
“Tapi berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, tidak ada satupun pasal yang mengharuskan adanya persetujuan perusahaan dalam mengubah RTRW,” urainya.
Menurut dia, usulan Pupuk Kaltim menjadikan kawasan itu sebagai areal permukiman akan mengancam serapan sumber air di Kota Bontang. Karena rencana tersebut bertentangan dengan hasil penelitian pemerintah dan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang mengharuskan wilayah tersebut sebagai daerah serapan air.
“Serapan air di lokasi semakin menipis. Bahkan hasil penelitian pemerintah yang menggandeng Universitas Mulawarman, ditemukan, sumber air sudah minus satu persen,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Terkait itu, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menuturkan, revisi RTRW dapat dilakukan atas dasar kesejahteraan rakyat. Sebab usulan revisi RTWR sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Saya sudah sering sampaikan, kalau mau revisi RTRW, itu bisa saja. Apalagi untuk kepentingan rakyat dan program strategis nasional. Belajar dari Morowali, semuanya dipermudah demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Rapat Koordinasi Proyek-proyek Strategis Nasional dan Daerah Provinsi Kaltim ini, lanjut Gubernur penting dilaksanakan. Tujuannya agar pelaksanaan proyek-proyek nasional yang dilaksanakan di Provinsi Kaltim berjalan baik dan dapat selesai sesuai target yang sudah ditetapkan. (int/adv)
